18. 2. Surat Edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Denpasar Nomor 900/5774.c/BPKAD tentang Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Status: Berlaku. Ditetapkan: 7 Des 2023. Diundangkan: 7 Des 2023. Peraturan Walikota Denpasar. Isi Surat Edaran Mendagri, Cuti Bersama Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Daftar Libur di 2020. TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait libur dan cuti yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan libur akhir pekan yang dimulai pada 28 Oktober hingga 1 November 2020 mendatang. SuaraSumbar.id - Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menerbitkan dua Instruksi Mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Masing-masing, Instruksi Menteri Dalam Negeri 01/2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 02/2022. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Surat Edaran Nomor SE.02 Tahun 2023. 2,787 dilihat; 635 diunduh; Surat Edaran Nomor SE.02 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presid SE Mendagri 15 Juli 2020 - Konsultasi pembentukan Pansel Inspektur Daerah.pdf - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat pada Senin (11/7/2022). Aturan ini dikeluarkan seiring meningkatnya kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan. Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah T.E.U. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) baru bernomor 821/5492/SJ untuk memberi kewenangan lebih bagi Penjabat (Pj) kepala daerah. Dua kewenangan baru itu adalah memecat dan mutasi pegawai tanpa seizin Kemendagri. SE tertanggal 14 September itu diterbitkan untuk mengoreksi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Populer Terbaru KEPUTUSAN MENTERI Nomor 652 Tahun 2023 106024. KEPUTUSAN MENTERI Nomor 571 Tahun 2023 SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2023 52689. PERATURAN MENTERI “Instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan pada saat Instruksi Menteri Dalam Negeri ini berlaku Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dicabut dan Surat Edaran Surat Edaran June 23, 2021 Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional / Pangkat Dosen Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional / Pangkat Dosen Read more Surat Edaran May 19, 2021 Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Mendagri mengizinkan Pj kepala daerah untuk memecat atau memutasi ASN. Aturan terbaru yang memuat kewenangan Pj kepala daerah itu ada dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ, ditandatangani Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Dalam poin 4a tertera bahwa Tito memberikan persetujuan tertulis kepada Pj, Pelaksana tugas (Plt), dan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur atau Bupati atau Wali Kota untuk memberhentikan atau memberikan nPz8Fnm.

surat edaran mendagri terbaru